Metz Muntsani

"Kesunyian adalah teman sejati"

KEADILAN 1

Posted by metzz pada Juli 23, 2009

Page 1 of 4

Keadilan Sosial Dalam Konteks Pancasila

Sebelum lebih jauh membahas keadilan sosial dalam konteks pancasila perlu kiranya dipaparkan historiositas pancasila itu sendiri. Sebab pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia tidak hadir begitu saja, melainkan melalui keringat pemikiran yang matang dan keputusan yang melintasi berbagai tahapan.

Pada tanggal 9 April 1945 BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) resmi dibentuk sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai pengumuman Perdana Menteri Koiso pada tanggal 9 September 1944. Anggota BPUPKI[1] dilantik pada tanggal 28 Mei, dipimpin Radjiman Wedyodiningrat, dan antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 mengadakan sidang pertamanya. Hal-hal yang dibicarakan pada sidang tersebut berkisar pada persoalan tentang bentuk negara, batas negara, dasar negara dan hal lain terkait pembentukan konstitusi bagi sebuah negara baru. Pembicaraan tentang hal-hal itu berjalan lancar, kecuali tentang dasar negara yang berlangsung tegang dan panas.

Ada dua aliran yang muncul, yakni golongan Islamis yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan golongan nasionalis (yang kebanyakan anggotanya juga beragama Islam), yang menginginkan pemisahan urusan negara dan urusan Islam. Golongan nasionalis menolak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam karena melihat kenyataan bahwa non-Muslim juga ikut berjuang melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Golongan ini juga menegaskan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam akan secara tidak adil memposisikan penganut agama lain (non-Muslim) sebagai warga negara kelas dua.

Bagi tokoh golongan nasionalis seperti Soekarno, berpendirian bahwa Islam tidak relevan sebagai dasar negara karena rasa persatuan yang mengikat bangsa dan melahirkan negara ini adalah spirit kebangsaan (yang tercetus pada 1928). Dasar kebangsaan bukan dalam pengertian yang sempit sehingga mengarah kepada chauvinisme, melainkan dalam pengertian yang menginternasionalisme. Tanpa pelembagaan Islam-pun, dalam negara sebenarnya aspirasi umat Islam bisa terwadahi melalui forum demokrasi. Dengan itu, ada asas musyawarah untuk mufakat. Dalam forum itulah, segala aspirasi rakyat dapat disalurkan. Adapun dua asas lagi yang terakhir menurut Soekarno, yakni kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Kesejahteraan sosial dimaksudkan agar demokrasi yang dibangun bukanlah demokrasi politik semata, melainkan juga juga demokrasi yang menyangkut kesejahteraan sosial. Sedang ketuhanan merupakan upaya untuk tetap memelihara nilai luhur dan keyakinan spiritual yang dimiliki warga negara. Ini adalah bagian dari usul Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Urutan sila dalam pancasila yang diusulkan Soekarno yakni: kebangsaan, perikemanusiaan, permufakatan, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Bagi Soekarno, Pancasila ini dapat disarikan menjadi trisila; sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, yang trisila ini bahkan bisa diperas lagi menjadi eka sila yakni: gotong-royong.

Tokoh nasionalis lainnya seperti Supomo, Muhamad Yamin dan Muhamad Hatta, mereka berpendirian sama, bahwa negara ini didirikan atas dasar kebangsaan (integral), perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Supomo, (yang banyak di ilhami filsafat Hegel dan Spinoza ini), negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Intinya bahwa negara harus mengabstraksikan pengayoman seluruh golongan masyarakat[2].

Nurcholish Madjid (Cak Nur) justru memandang bahwa Pancasila versi yang ada sekarang, adalah wujud kemenangan politik wakil-wakil Muslim, dan bahkan kemenangan kaum Muslim di Indonesia. Menurut Cak Nur, dari pandangan bahwa Islam menghendaki para pengikutnya untuk berjuang bagi kebaikan universal (rahmatan li al-alamin), dan kembali ke keadaan nyata Indonesia, maka sudah jelas bahwa sistem yang menjamin kebaikan konstitusional bagi keseluruhan bangsa ialah sistem yang telah kita sepakati bersama, yakni pokok-pokok yang terkenal dengan Pancasila menurut semangat UUD 1945. Cak Nur menegaskan bahwa hal stereotipikal ini penting dan terpaksa harus sering dikemukakan, terutama karena hal itu menyangkut persoalan pokok yang untuk sebagian masyarakat Muslim dianggap belum selesai benar. Padahal menurut Cak Nur, kaum Muslim di Indonesia seharusnya tidak perlu menolak Pancasila (dan UUD 1945) karena ia sudah sangat Islami. Sifat Islami keduanya didasarkan pada 2 pertimbangan yakni: Pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam, dan Kedua, fungsinya sebagai noktah-noktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan sosial-politik bersama.[3]

Menarik apa yang diungkap oleh Salahuddin Wahid tentang bagusnya Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana perkataannya: ”Bagi saya saat itu Pancasila adalah dasar yang bagus bagi negara RI. Pendapat itu tetap saya yakini sampai saat ini … Timbul pertanyaan dalam diri saya mengapa partai NU tidak menerima Pancasila dalam persidangan Konstituante. Saya bertanya kepada mertua saya, KH Saifudin Zuhri, mengapa NU dalam Konstituante menolak Pancasila? Beliau menjawab bahwa pendapat NU diputuskan melalui musyawarah bersifat nasional dan memang saat itu hampir semua tokoh NU memilih dasar negara Islam”.[4]

Menurut Cak Nur, kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 1945 bagi umat Islam Indonesia, sekalipun tidak dapat disamakan, sebenarnya dapat dianalogkan dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam (yang kini dikenal sebagai Piagam Madinah/mitsaq al-madinah) pada masa-masa awal setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi, segera setelah Nabi SAW tiba di Yastrib (Madinah) pada 622, beliau membuat perjanjian antara orang-orang Muhajirin (orang Islam Mekkah yang ikut hijrah bersama Nabi), Ansar (penduduk Muslim Madinah) dan orang-orang Yahudi. Perjanjian inilah yang disebut sebagai Piagam Madinah.[5]

Pancasila melalui slogannya Bhineka Tuggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua), mengandung makna bahwa meskipun masyarakat Indonesia sangatlah plural baik dari segi agama, suku bangsa, bahasa dan sebagainya tetapi mereka diikat dan disatukan oleh sebuah landasan hidup bersama (common platform) yakni Pancasila. Secara serupa, Piagam Madinah juga merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Muslim Madinah dibawah pimpinan Nabi SAW dengan berbagai kelompok non-Muslim di kota itu untuk membangun tatanan sosial-politik bersama.

Dari pandangan Cak Nur tersebut, dalam konteks Indonesia mencoba menganalogkan Pancasila dengan Piagam Madinah.[6] Keduanya dianggap sama-sama sebagai suatu common platform antar berbagai macam kelompok masyarakat dan agama. Meskipun Pancasila itu sebagai common platform negara ini mungkin baru mantap pada tingkat formal-konstitusional, tetapi peragian yang diperoleh dari beberapa sumber, termasuk sumber Islam, akan memperkaya proses pengisian Pancasila tersebut, terutama terkait prinsip moral/etikanya.[7]

Moral/etika sosial-politik yang terdapat di dalam Pancasila, secara teoritis, sesungguhnya sudah benar-benar menjadi hasil peragian dari ketiga etika yang dimaksud diatas. Sila kesatu: Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas memberi landasan kuat bagi kehidupan beragama secara tulus dan otentik. Sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus menegakkan keadilan dan keadaban dalam berperilaku, baik perorangan maupun dalam kehidupan kolektif dalam politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Sila ketiga: Persatuan Indonesia, bisa dijadikan sebagai pembimbing bangsa Indonesia dalam kebhinekaan (pluralitas) yang kaya dalam mozaik budaya yang beragam. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tegas sekali memerintahkan bahwa demokrasi harus ditegakkan secara bijak melalui musyawarah yang bertanggung jawab dan dengan lapang dada. Dan sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi ancangan yang akan dituju bangsa ini dengan pengamalan keempat sila sebelumnya.[8]

Namun demikian, ditingkat praktis, realitas perjalanan bangsa menunjukkan bahwa yang terjadi justru kebalikan dari apa yang telah digariskan Pancasila. Bahkan tragedi yang terjadi selama sekian dasawarsa, berupa politik negara yang sentralistik dan penyeragaman tata sistem sosial budaya lokal secara paksa melalui undang-undang, dan ini merupakan bentuk pengkhiatan konstitusional yang bertentangan dengan sila ketiga. Sementara itu perkembangan terakhir dalam cara kita berdemokrasi juga tampaknya semakin jauh dari roh Pancasila sila keempat Sementara prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dikatakan telah menjadi yatim piatu sejak kita merdeka. Rakyat dari masa ke masa justru semakin tidak merasakan keadilan, tetapi penindasan.

Hal tersebut secara langsung sebenarnya mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia menghadapi persoalan serius, yang salah satunya adalah dalam hal penegakkan moral/etika/akhlak. Disinilah sebenarnya umat Islam seharusnya dapat memberikan sumbangannya secara maksimal. Misalnya, kaum Muslim perlu menyadari betul bahwa kesalehan seseorang tidak hanya dalam bentuk kesalehan ritual saja, tetapi juga kesalehan sosial. Tentu saja adalah ironi besar, bahwa bangsa yang mayoritas Muslim ini sering disinyalir sebagai bangsa yang berbudaya korupsi, kolusi dan nepotisme tingkat tinggi, dan juga bangsa yang masyarakatnya anarkhis karena mengedepankan cara-cara kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah dan konflik. [9]

Dengan penjelasan tersebut, pembahasan keadilan sosial perspektif pancasila dapat di telaah dari sila ke-dua dan ke-lima, yaitu Kemanusian Yang Adil Dan Beradab dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dasar Kemanusian Yang Adil dan Beradab merupakan refleksi perbuatan dalam praktik hidup daripada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar yang memimpin segala tindak-tanduk manusia dan bangsa. Sebab itu pula, letak sila dalam uraian pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan atau diacak tanpa beraturan. Sila ke-satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, sifatnya universal, tidak terikat kepada batas Negara atau corak bangsa.[10]

Dalam rangka pemikiran tentang dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersifat universal itulah perlu diberi tempat yang layak dalam perundang-udangan kepada hak-hak dan kewajiban-kewajian asasi warga Negara. Terutama dalam hal hak hidup (keselaatan jiwa), hak atas keselamatan badan dan hak atas kebebasan diri seseorang, karena hak tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Mahakuasa, sehingga perlu mendapatkan perlindugan penuh dari negara. Oelh karena itu, perlu kiranya Negara, rakyat dan masyarakat memperhatikan perihal hak-hak dan kewajiban setiap warga, bangsa dan Negara.

Keadilan sosial tidak hanya menjadi dasar Negara Republik Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan, supaya tercapai apa yang disebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur.[11] (bersambung….)


[1] Anggota BPUPKI pada mulanya berjumlah 62 orang, tapi kemudian ditambah 6 lagi menjadi 68 orang. Menurut Prawoto Mangkusasmito, dari 68 orang tersebut 15 merupakan tokoh-tokoh Islam. Di antara mereka antara lain yakni: A Sanusi (PUI), Bagus Hadikusumo, Mas Mansur, Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), Wachid Hasjim, Masjkur (NU), Sukiman Wirosandjojo (PII sebelum perang), Abikusno Tjokrosujoso (PSII), Agus Salim (Penyadar sebelum perang), Abdul Halim (PUI). Sementara, tokoh-tokoh nasionalis antara lain: Radjiman Wedyodiningrat, Sukarno, M Hatta, Supomo, Muhamad Yamin, Wongsonegoro, Sartono, Suroso, Buntaran Martoatmodjo dll. Lihat A Syafii Maarif,  Islam dan Pancasila Dasar Negara, LP3ES, Jakarta 2002, hlm: 102-110.

[2] Nurainun Mangunsong, Urgensi RUU APP dan Sejarah Pendirian Negara, dalam Kedaulatan Rakyat, edisi 24 Maret 2006. Lihat http://www.kedaulatan-rakyat.com

[3] Lihat Nurcholish Madjid, Islam and the State in Indonesia, dalam Ihsan Ali Fauzi (ed), 2003, The True Face of Islam, Voice Center Indonesia, Jakarta 2003

[4] Lihat Republika, 27 Juni 2008

[5] Piagam Madinah ini telah didokumentasikan para ahli sejarah klasik Islam seperti Ibn Ishaq (w. 152H), dan Muhammad Ibn Hisyam (w. 218H). Lihat Nurcholish Madjid, Agama dan Negara dalam Islam, seri KKA No. 55/Tahun V/1991, hlm: 11-15

[6] Bila kita memahami Piagam Madinah sebagai a negotiated settlement, maka konteks yang sama bisa kita lihat dari penghilangan 7 kata sila 1 Piagam Jakarta menjadi Pancasila versi yang ada sekarang, dan penghilangan itu adalah bagian dari demokrasi.

[7] Suratno, Kompatibilitas Islam dan Modernitas dalam Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, dalam Jurnal Universitas Paramadina , Vol 4, No. 3, Agustus 2006, hlm: 332

[8] Budhy Munawar-Rahman, Kata pengantar, dalam Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, Paramadina, Jakarta 1999, Hlm: xxi-xxii

[9] Nurcholish Madjid, Mohamad Roem, Tidak Ada Negara Islam, Surat-surat politik Nurcholish Madjid-Muhamad Roem, Penerbit Djambatan, Jakarta 1997, hlm: 75

[10] Baca Y. Slamet Purwadi, dkk, Pendidikan Nilai Pancasila, Unpar Press, Bandung 2007, hlm: 20-22

[11] Muhammad Hatta, Pegertian Pancasila, CV Haji Masagung, Cet. IV, Jakarta 1989, hlm: 30-46

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: