Metz Muntsani

"Kesunyian adalah teman sejati"

Pesan Profetik Dalam Naskah Drama Tinjauan Pedagogigs

Posted by metzz pada Juli 23, 2009

page 3

Kajian Pedagogis

A. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional

Bila kita mengkaji UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab I Pasal 1 ayat 2, kita akan menemukan definisi yang menarik tentang pendidikan nasional. Definisi tersebut berbunyi: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Lazimnya sebuah pemikiran, kalimat dari definisi di tersebut tentu tidak lahir di ruang hampa, melainkan hadir karena ada kondisi dan motif yang melatarinya. Jika kita kaji dengan cermat, akan ditemukan latar filosofis dan historis yang mendasari lahirnya teks tersebut. Namun terlepas dari latar-latar itu, dalam kesempatan ini yang akan dilihat bahwa secara paradigmatik teks tentang definisi pendidikan nasional itu membawa world view (pandangan dunia) sekaligus harapan besar akan kondisi pendidikan Indonesia masa depan.

Apa yang dikatakan dalam definisi pendidikan nasional itu kiranya tepat untuk dipertahankan dan diterapkan. Karena akan mampu membangun sebuah sistem pendidikan nasional yang kokoh dalam fondasi nilai-nilainya akan tetapi tidak bersifat tertutup terhadap perubahan-perubahan zamannya. Harus disadari bahwa perubahan sosial di sebuah negara yang tidak bisa lepas dari pengaruh dunia global––semacam Indonesia––amatlah cepat. Sehingga pengaruhnya terhadap dunia pendidikan pun akan sangat cepat. Jika tiada kesigapan dunia pendidikan terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi tersebut, sudah dapat dipastikan, ketertinggalan dalam beragam ranah kehidupan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Maka, dengan melihat definisi yang dirumuskan pemerintah tentang pendidikan nasional di atas, kita patut memberi acungan jempol dan support besar agar pandangan tadi tidak hanya menjadi buih.

Akan lebih menarik lagi jika kita mengkaji fungsi dan tujuan pendidikan nasioanal yang tergambar di Pasal 3, disebutkan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (UUSPN No.20/2003).

Secara teoritis, tujuan pendidikan nasional ini sudah benar. Misalkan saja apabila kita mengkajinya menggunakan konstruktivisme yang dikembangkan Piaget. Dalam pandangan konstruktivisme, manusia selalu saja menciptakan skema pengetahuan atas realita yang ditemukannya. Berawal dari skema yang sederhana sampai akhirnya terbentuk skema yang bisa dikategorikan rumit. Skema adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya….Skemata bukanlah benda nyata yang dapat dilihat, melainkan suatu rangkaian proses dalam kesadaran orang, maka tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat.[1]

Melalui konsep semacam itu, Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan konsep. Dalam proses tersebut si pelajar setiap kali membangun konsep baru melalui asimilasi dan akomodasi skema mereka. Oleh sebab itu belajar merupakan proses yang terus menerus, tidak berkesudahan[2].

Dengan demikian, konsep konstruktivisme Piaget ini dapat dijadikan landasan pula dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional sebagaimana yang dikemukakan tersebut. Karena ia memberikan peluang yang sangat besar dalam membuka pikiran manusia menuju penciptaan skema yang lebih sempurna tentang realitas yang dihadapinya. Setiap potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia dimungkinkan untuk terus berkembang.

Setelah kita mengetahui secara selintas tentang pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, berikutnya kita akan melihat sisi lain yang melandasi lahirnnya UUSPN N0. 20/2003. Dari sini kita akan bisa memberikan penilaian lebih dalam tentang kemungkinan-kemungkinan implikasi yang akan muncul terhadap out put pendidikan kita.

B. Perkembangan Sistem Pendidikan

Salah satu agenda reformasi masyarakat Indonesia ialah menegakkan suatu kehidupan yang demokratis, mengakui kesamaan martabat manusia (human dignity), dan menghormati perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat Indonesia yang berbasis pada kerangka nilai-nilai moral. Hal ini pula yang sebetulnya telah disepakati para founding father dalam menggariskan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam sebuah Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (UUD RI 1945).

Demikianlah cita-cita luhur dari bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan sepanjang masa. Inilah weltanschauung (cara pandang atas realita) dari bangsa Indonesia yang merupakan tugas yang harus terus menurus diaktualisasikan. Namun sebagaimana cita-cita luhur yang lain, cita-cita luhur bangsa ini pun tidak bisa berdiri dalam mewujudkan eksistensinya, melainkan butuh akan turunan-turunan yang dianggap mampu menjembatani upaya aktualisasinya. Salah satu jembatan yang bisa dipilih untuk menciptakan sebuah bangsa yang cerdas atau sebuah proses yang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah regulasi (aturan) yang komprehensif dan sistemik. Dalam konteks ini, regulasi yang dibutuhkan adalah UU Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).

Selama Republik Indonesia berdiri, tercatat sudah tiga kali UUSPN dirumuskan. Pertama, pada masa orde lama yaitu, UU No. 12 Tahun 1954. Kedua, produk era orde baru yaitu UU No. 2 Tahun 1989, dan yang ketiga adalah yang tengah berlaku hari ini yakni, UU No. 20 Tahun 2003. Jika kita menggunakan jasa semiotika, yakni ilmu tentang tanda dan penggunaannya dalam masyarakat, hadirnya ketiga UU pendidikan tersebut tentu menyuratkan dan menyiratkan perbedaan-perbedaan konseptual yang tidak mungkin dihindarkan. Terlepas dari apa dan bagaimana perbedaaannya, yang pasti kelahiran ketiga UUSPN itu dilandasi oleh pandangan hidup dan filosofi yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam setiap fase perumusan sistem pendidikan .

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pada bagian berikut akan coba mengeksplorasi lebih jauh –walaupun sederhana– semangat-semangat utama yang melandasi penyusunan UUSPN No. 20/2003.

1. Keimanan dan Ketaqwaan

Keniscayaan di dalam dunia pendidikan kita tidak hanya berkaitan dengan nilai kecerdasaan kognitif an sich. Namun, kecerdasan tersebut mesti didasari oleh kekuatan nilai-nilai Ketuhanan (Ilahiyah) sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 3 tentang fungsi pendidikan nasional.

Di sinilah letak yang paling esensial dari sebuah eksistensi UUSPN No. 20/2003. Konsep nilai Ketuhanan yang masuk ke dalam UU tersebut menunjukkan bahwa bangsa kita – rakyat Indonesia — masih amat percaya terhadap Tuhan sebagai landasan epistemologi, aksiologi, dan aktualisasinya. Saat manusia memahami Tuhannya, ia memerlukan perangkat yang dapat mencapai dimensi Ketuhanan tersebut. Perangkat itu adalah iman dan taqwa sebagai variabel substansial dalam relasi Tuhan dan manusia. Keimanan dan ketaqwaan merupakan ekspresi keberagamaan yang tidak boleh dicederai oleh siapa pun.

Setidaknya untuk kembali pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang hakiki memerlukan landasan regulasi yang eksplisit dalam kehidupan bernegarara. Salah satu bagian dari regulasi bangsa Indonesia ialah UUSPN No. 20/2003. Sisdiknas ini menjadi pijar dan jawaban dari pertanyaan serta problematika bangsa dalam memahami agama.

2. Desentralisasi Pendidikan

Semangat perbaikan pasca reformasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia, disiasati dengan berbagai pendekatan dan cara pandang baru. Isu-isu pemberdayaan masyarakat sebagai agen sosial dan alokasi kewenangan tugas dari pusat ke daerah tak terbendung lagi. Ini berarti, peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga peran pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 60 tahun, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Sistem semacam ini  dikenal dengan sistem desentralisasi.

Pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan sistem pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak maupun keras. Di antara upaya tersebut antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. Ini jelas berpengaruh secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan.

Pelimpahan kewenangan terhadap daerah merupakan langkah strategis bagi pengembangan pendidikan. Otonomi yang tidak hanya menawarkan partisipasi langsung terhadap pihak terkait, namun juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara internal. Hal ini terkait dengan otonomisasi sebagai perluasan kebijakan.

Desentralisasi secara umum. Menurut Bray, desentralisasi adalah “…proses ketika tingkat-tingkat hierarki di bawahnya diberi wewenang oleh badan yang lebih tinggi untuk mengambil keputusan tentang penggunaan sumber daya organisasi”[3]. Sementara menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah “…penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU No. 32 Tahun 2004).

Istilah desentralisasi dengan sendirinya menyiratkan penyebaran sesuatu yang terkumpul atau terpusat di sekitar satu tempat. Mc Ginn dan Welsh menyatakan:

“…suatu metafor umum yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran ini adalah piramida….Desentralisasi memindahkan kewenangan ke bawah, dari puncak piramida ke dasar. Desentralisasi melibatkan penyebaran, meingkatkan “ruang” antara bagian-bagian unsur pokok, dan barangkali seperangkat hubungan yang diperlemah. Penyebaran dan ruang, memungkinkan pengembangan individualitas, atau keragaman. Desentralisasi dalam dirinya membuat sistem kurang homogen, bagian-bagian komponennya kurang seragam”[4].

Hal ini pula yang diharapkan terjadi dalam dunia pendidikan kita dewasa ini. Sehingga mampu memperpendek jalur birokrasi. Dengan paradigma baru pendidikan nasional ini diharapkan terjadi percepatan peningkatan layanan pendidikan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional dengan tanpa mengabaikan aspek lokalitas budaya dari berbagai etnik bangsa.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Burnet et al. menyatakan bahwa desentralisasi pendidikan adalah otonomi untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntutan sekolah dan komunitas lokal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas[5].

3. Daya Saing dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Semangat berikutnya dari UU No. 20/2003 adalah kemampuan untuk bersaing di dunia kerja dan dalam kehidupan. Hal ini menjadi landasan karena pendidikan nasional sebagai hasil UU No.2/1989 tidak menampilkan kualitas sebagaimana didambakan. Ditemukan beberapa kekurangan yang cukup parah dalam pendidikan nasional yang diduga sebagai akibat penerapan UU No.2/1989 itu.

Dari proses tinjau ulang itu disimpulkanlah  bahwa UU No.2/1989 harus diperbaiki dan hasil perbaikan itu ialah UU No.20/2003 yang diberlakukan sekarang. Salah satunya seperti yang digambarkan A. Tafsir dalam sebuah makalahnya, yakni kenyataan bahwa lulusan sekolah kita kalah bersaing dengan lulusan lembaga-lembaga pendidikan negara lain, bahkan kalah bersaing dengan lulusan negara-negara Asia Tenggara.

Jadi, agar lulusan menang bersaing memperebutkan lapangan kerja inilah yang menjadi latar belakang munculnya KBK dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas itu. Intinya: lulusan sekolah kita harus memiliki kompetensi yang jelas agar mereka dapat memenangi perebutan lapangan kerja, sekurang-kurangnya di negara sendiri. Ukuran kompetensi yang jelas itu sesungguhnya juga cukup jelas, yaitu menang dalam perebutan lapangan kerja menghadapi pesaing dari negara-negara yang disebutkan itu.

C. Nilai-Nilai Profetik Dalam Pendidikan

Pada bagian sebelumnya dibahas tentang sistem pendidikan nasional yang disandarkan pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20/2003. Sebagaimana dibahas secara berurutan, diketahui bahwa ada tiga nilai utama yang dihadirkan UUSPN No. 20/2003 yaitu: keimanan dan ketaqwaan (imtaq), desentralisasi pendidikan, serta daya saing dan KBK.

Maka dengan melihat tiga nilai utama pendidikan nasional itu, tentu dapat kita serap bahwa ada nilai profetik yang bisa dijabarkan. Nilai profetik ini tentunya merupakan visi suatu kenabian atau nilai ketuhanan yang terdapat dalam dunia pendidikan. Di sini kita akan mengkaji nilai profetik yang terkandung dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan nasional.

1. Nilai Ketuhanan

Dalam kehidupan manusia, perubahan nampaknya menjadi hal yang tidak bisa ditolak lagi kehadirannya. Melalui anugerah Tuhan berupa akal, manusia senantiasa selalu bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Baik dalam bentuk pikiran maupun tindakan, yang merupakan manifestasi dari pikiran itu sendiri.

Kata “akal” seperti yang dikategorikan M. Iqbal dalam Musa Ay’ari, yakni daya ruhani untuk memahami kebenaran yang bekerja menggunakan pikiran dan kalbu, yang keduanya berhubungan secara organis[6]. Jadi, pikiran hanyalah satu sisi saja dari akal. Hal ini penting untuk ditegaskan karena “akal” dan “pikiran” seringkali diidentikkan. Padahal pikiran itu merupakan salah satu instrumen akal saja. Sementara instrumen lainnya adalah “qalbu”.

Kedua instrumen akal tadi jelas memiliki fungsi tersendiri. Sebagaimana dikatakan Mun’im A.Sirri: “Pikiran berfungsi untuk memahami dimensi fisik, bersifat material, sedangkan qalbu berfungsi untuk memahami dimensi metafisisk, bersifat spiritual”[7]. Pada gilirannya kesatuan fungsional kedua instrumen akal ini akan membawa manusia pada aktualitas yang merupakan proses dan hasil dari kerja (amal). Pada level inilah segala sesuatu akan bernilai. Keimanan seseorang akan bisa dinilai berdasarkan aktualitasnya, begitu pula dengan ilmu.

Adapun yang lain, dianggap sebagai tajalli (manifestasi) Tuhan. Penggunaan kata ‘tajalli Tuhan’ di sini cukup menarik karena dapat menggambarkan adanya keterkaitan erat antara Tuhan yang bermanifestasi dengan makhluk yang merupakan entitas-entitas manifesto Tuhan. Dari kata ‘tajalli Tuhan’ ini cukup bisa dimengerti mengapa dalam konsep Ketuhanan perennnialisme tidak pernah melepaskan jejaring relasi antara Tuhan dengan makhluk-makhluknya.

Dalam UUSPN No. 20/2003, nampak ada nilai yang terkait dengan nilai Ketuhanan. Seperti yang menjadi semangat utama dari UUSPN itu sendiri, yakni keimanan dan ketaqwaan (imtaq). Sebagai manifestasinya, semangat ini tercermin dalam Bab II Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yang berbunyi:

“Pendidikan nasional…bertujan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang yang beiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (UUSPN No. 20/2003).

Jika dicermati, tujuan pendidikan di atas mungkin menunjukkan adanya kesadaran dan good will pemerintah dalam masalah penanaman kesadaran Ketuhanan. Hal ini juga memberikan cukup bukti bahwa pemerintah cukup peka akan kondisi kemanusiaan global yang tengah merindukan hadirnya kembali dimensi spiritual dalam kehidupannya setelah dihantam oleh ideologi-ideologi modern yang tidak mengakui kebenaran metafisika dalam sistem pemikirannya. Di samping itu, ini menggambarkan juga adanya kesadaran akan fondasi yang telah lama membentuk mental dan sikap (karakter) bangsa Indonesia.

Walaupun demikian, ini tidak berarti menutup kemungkinan bahwa masuknya imtaq menjadi semangat utama UUSPN No. 20/2003 ini merupakan upaya politik dari kalangan tertentu untuk memperoleh simpati atau mempertahankan kekuasaan tertentu. Sehingga semangat imtaq ini pada akhirnya hanya menjadi slogan formalistik belaka. Jika hal ini tidak diantisipasi atau lebih tepatnya dibelokkan pada arah yang benar maka semangat ini tidak akan menghasilkan out put pendidikan nasional yang diharapkan.

2. Nilai Kecintaan terhadap Sesama Makhluk Tuhan

Nilai ketuhanan yang dijelaskan sebelumnya, menjunjung tinggi keharmonisan hubungan antara sesama makhluk Tuhan, bahkan dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga Eksistensi tertinggi manusia disebutkan akan terjadi pada saat manusia bertemu dan menyatu dengan Tuhannya melalui media, yang S.H. Nasr dan para perennialis lain disebut sebagai “intelek”. Ini membawa kita pada pemahaman bahwa, eksistentensi manusia itu ditentukan oleh keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Harmoni ini tidak akan tercapai tanpa ada rasa cinta dari kedua belah pihak.

Sungguh disayangkan bahwa, setelah mengkaji ketiga spirit utama UUSPN No. 20/2003  sangat sulit ditemukan peryataan-pernyataan yang terkait secara lansung dengan nilai kecintaan terhadap sesama makhluk Tuhan, baik kepada sesama manusia maupun kepada alam. Paling banter hanya bisa ditemukan diktum yang berkaitan dengan penghargaan atas hak azasi manusia. Sebagaimana tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan pasal 4 ayat 1. Ini pun kita ketahui tidak menjadi spirit utama dari UUSPN No. 20/2003.

Cinta sesama makhluk Tuhan dicontohkan dalam dunia pendidikan, seperti tanpa adanya kasih sayang guru terhadap muridnya akan melahirkan hubungan sosial tanpa landasan kasih sayang. Apa yang didapatkan dari guru oleh seorang murid akan melahirkan sikap yang sama dari murid itu terhadap orang lain. Artinya, perluasan sikap hilangnya rasa cinta seorang guru terhadap muridnya akan akan terjadi dalam jangka waktu tertentu yang bisa bersifat evolusioner bahkan revolusioner. Sebaliknya pun demikian, kecintaan seorang guru terhadap muridnya akan berdampak hubungan sosial yang lebih besar.

Untuk memaknai, menanamkan, dan mengembangkan nilai tersebut dalam dunia pendidikan nasional adanya prinsip yang harus diterapkan dalam KBK, yaitu prinsip keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. “Budi pekerti luhur” di sini tentu harus dimaknai secara luas agar dapat menjadi payung hukum untuk memasukkan nilai kecintaan terhadap sesama makhluk Tuhan. Bukan hanya budi pekerti luhur terhadap manusia, melainkan berbudi pekerti luhur terhadap alam, tumbuhan, dan hewan. Sayangnya, diktum-diktum yang secara tidak langsung bertautan dengan kecintaan dalam UUSPN No. 20/ 2003 itu baru berorientasi pada manusia. Belum terkait dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. (bersambung….)


[1] Paul Suparno, 1997, hlm: 30-31

[2] Ibid, hlm: 35

[3] Sirozi, 2005, hlm: 232

[4] Mc Ginn dan Welsh, 2003, hlm: 8

[5] Op.Cit, Sirozi

[6] Musa Asy’ari, 1992, hlm: 105

[7]Ibid, hlm: 106

Iklan

Satu Tanggapan to “Pesan Profetik Dalam Naskah Drama Tinjauan Pedagogigs”

  1. Emqpqt ptbdjxymlklk, [url=http://bclgwlsxbtpf.com/]bclgwlsxbtpf[/url], [link=http://vjmckzsfrffr.com/]vjmckzsfrffr[/link], http://oyysvwisxehf.com/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: