KEADILAN 1

Page 1 of 4

Keadilan Sosial Dalam Konteks Pancasila

Sebelum lebih jauh membahas keadilan sosial dalam konteks pancasila perlu kiranya dipaparkan historiositas pancasila itu sendiri. Sebab pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia tidak hadir begitu saja, melainkan melalui keringat pemikiran yang matang dan keputusan yang melintasi berbagai tahapan.

Pada tanggal 9 April 1945 BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) resmi dibentuk sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai pengumuman Perdana Menteri Koiso pada tanggal 9 September 1944. Anggota BPUPKI[1] dilantik pada tanggal 28 Mei, dipimpin Radjiman Wedyodiningrat, dan antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 mengadakan sidang pertamanya. Hal-hal yang dibicarakan pada sidang tersebut berkisar pada persoalan tentang bentuk negara, batas negara, dasar negara dan hal lain terkait pembentukan konstitusi bagi sebuah negara baru. Pembicaraan tentang hal-hal itu berjalan lancar, kecuali tentang dasar negara yang berlangsung tegang dan panas.

Ada dua aliran yang muncul, yakni golongan Islamis yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan golongan nasionalis (yang kebanyakan anggotanya juga beragama Islam), yang menginginkan pemisahan urusan negara dan urusan Islam. Golongan nasionalis menolak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam karena melihat kenyataan bahwa non-Muslim juga ikut berjuang melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Golongan ini juga menegaskan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam akan secara tidak adil memposisikan penganut agama lain (non-Muslim) sebagai warga negara kelas dua.